Ratusan pedagang yang mengantas namakan Aliansi Forum Masyarakat Pedagang UMKM, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Pemkab Ponorogo Rabu (23/6). Aliansi yang beranggotakan pedagang pasar legi selatan, pedagang pasar legi utara, pedagang ex pengadilan, pedagang ex stasiun, dan pedagang grosir tersebut, melakukan orasi sambil membawa poster. Intinya menuntut keadilan dan trasparansi pembagian lapak di Pasar Legi. Para pedagang itu berangkat menuju ke gedung DPRD dengan menggunakan sepeda motor.
Nanang Priyo Sujatmiko, perwakilan pedagang mengatakan mereka menuntut transparansi pembagian lapak/kios maupun toko, serta prioritaskan penempatan pedagang lama yang aktif maupun tidak aktif. Untuk itu, pembagian lapak perlu diatur ulang dengan melibatkan pedagang.
Pedagang eks pengadilan juga diminta didengar aspirasinya dan diakomodir ke dalam bangunan pasar jangan di pelataran parkir. Para pedagang terrsebut juga menuntut agar pihak melengkapi prasarana air untuk warung dan penjual makanan dan yang paling penting, mengusut tuntas oknum yang melakukan jual beli lapak dan memberikan tempat lapak pedagang grosir yg memadai.
Sementara itu Didik Hariyanto, pendamping hukum pedagang usai aundensi dengan anggota DPRD mengatakan pihaknya menuntut pembagian kunci pertokoan yang dijadwalkan Kamis (24/6) dipending dulu. Sehingga kalau ada pembagian kunci di hari Kamis (24/6) para pedagang akan menolak. Selain itu penggabungan pedagang 3 pasar di satu tempat menjadi keresahan sendiri.
Sementara selain ditemui pimpinan DPRD, para pengunjuk rasa juga ditemui langsung Wabup Lisdyrita. Dikonfirmasi usai unjuk rasa, orang nomor dua di Pemkab itu berjanji akan menghentikan dulu pembagian kunci kios dan lapak, hingga masalahnya selesai. Pihaknya akan meninjau langsung Pasar Legi dan melaporkan ke bupati. Menurutnya untuk zonasi dan ukuran luasnya lapak sudah diatur oleh pemerintah pusat. (yd/rl)
