Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia – BKPSDM Pemkab Ponorogo siap menelusuri oknum PNS yang diduga terlibat jadi calo PPPK. Andi Susetyo, kepala BKPSDM memastikan oknum tersebut bukan dari OPD nya, tapi enggan menyebutkan dari instansi mana dan masuk dalam sebuah jaringan sehingga pelakunya tidak hanya satu orang.
Yang pasti, informasi yang berhasil dihimpun, pelaku sengaja memalsu tanda tangannya dan juga kop surat dimana seolah-olah OPD nya minta verifikasi data persyaratan ijazah ke dinas pendidikan. Surat palsu itu yang digunakan landasan Diknas mengeluarkan verifikasi data yang kemudian untuk oknum itu mempergunakannya untuk memperdayai para korban.
Kemudian terjadi transaksi antara calo dan korbannya yang rata-rata pelamar PPPK tahap satu dan dua tersebut. Oknum menggunakan surat itu untuk menarik ijazah sebagai jaminan pembayaran. Jaringan calo itu telah beraksi sejak Agustus 2021 lalu. Saat itu, jaringan mencari calon peserta dan menjanjikan dapat meloloskan seleksi PPPK 2021.
Syaratnya, korban harus membayar uang yang besarnya sekitar Rp 40 – 70 juta guna memuluskan proses. Setelah sepakat dengan nominal tersebut, oknum meminta korban membayar uang muka. Sisa pembayaran digenapi setelah kepastian lolos dan dinyatakan sebagai PPPK. Namun, setelah penyerahan SK, sebagian besar korban tak segera melunasi pembayaran tersebut. Si oknum lantas mengirim surat itu untuk menyandera ijazah asli sampai korban melunasi pembayaran.
Baru setelah korban melunasi, ijazah asli diserahkan kembali. Andi mengungkapkan modus operandi yang dijalankan jaringan calo tersebut cukup masuk akal. Namun Andi tidak ingin menduga dan berandai-andai. Pihaknya bakal menindaklanjuti seluruh informasi dan temuan barang bukti yang didapatnya.
About the Author
