BPBD Waspadai Puncak Musim Kemarau Agustus-September

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mewaspadai puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus hingga September. Pemantauan terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan wilayah yang sebelumnya telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan. Selain itu, pengecekan juga dilakukan terhadap debit air di sejumlah sumur yang telah dibangun pemerintah maupun pihak lainnya.

“Pemantauan akan terus kami lakukan, termasuk mengecek debit air di sumur-sumur yang sudah dibangun. Kalau cadangan air masih mencukupi untuk dua bulan ke depan, kebutuhan dropping air bersih bisa kami tekan,” ujar Masun.

Dalam pemetaan sementara, BPBD memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Dukuh Sidomukti, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Kawasan tersebut berada di lahan Perhutani sehingga pembangunan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat masih menghadapi kendala aturan.

Sebagai solusi, BPBD akan memfasilitasi koordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan tersebut tetap dapat dipenuhi.

Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, BPBD juga mempertemukan desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih dengan sejumlah lembaga yang memiliki program bantuan. Salah satunya terkait kebutuhan pipanisasi di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung.

Kebutuhan jaringan air bersih tersebut mulai dijembatani dengan lembaga yang memiliki program penyediaan pipanisasi. Tidak hanya itu, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo (YMPP) juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan satu sumur pompa di lokasi yang nantinya diprioritaskan berdasarkan kebutuhan.

Menurut Masun, forum koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana kekeringan.

“Tujuan koordinasi ini agar data, pola penanganan, sampai operasi di lapangan bisa berjalan lebih sistematis. Kami ingin setiap kebutuhan masyarakat dapat direspons cepat melalui sinergi antarinstansi maupun lembaga sosial,” jelasnya.

BPBD Ponorogo memastikan pemantauan dan koordinasi akan terus dilakukan selama puncak musim kemarau. Langkah tersebut diharapkan mampu mengantisipasi kekurangan air bersih sekaligus mempercepat penanganan apabila terdapat wilayah yang mulai mengalami krisis air.