
tangkapan layar dari kejadian amukan warga kepada tim densus di salah satu daerah (foto: Istimewa)
Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi penolakan sejumlah warga saat didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menanggapi hal tersebut, BPS Kabupaten Ponorogo memastikan peristiwa dalam video tersebut bukan terjadi di wilayah Ponorogo.
Kepala BPS Kabupaten Ponorogo, Evy Trisusanti, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kendala berarti yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus ekonomi di lapangan.
“Video yang beredar di media sosial itu bukan terjadi di Ponorogo. Sampai saat ini, petugas kami di lapangan juga belum melaporkan adanya kendala yang berarti selama pelaksanaan sensus ekonomi,” ujar Evy Trisusanti.
Meski demikian, pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 agar kejadian serupa tidak terjadi di Ponorogo. Sebanyak 1.319 petugas diminta menjalankan prosedur standar secara benar ketika melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
“Kami sudah merapatkan barisan dan mengingatkan seluruh petugas untuk menerapkan SOP dengan baik, diawali salam, sapa, dan senyum ketika bertamu ke rumah warga,” jelasnya.
Selain itu, petugas juga diminta mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai tujuan sensus sebelum meminta data kepada masyarakat.
Menurut Evy, apabila upaya tersebut sudah dilakukan namun masih terjadi penolakan, petugas dapat meminta bantuan ketua RT maupun pemerintah desa atau kelurahan setempat.
“Kalau memang masih ada penolakan, petugas bisa berkoordinasi dengan RT maupun pemerintah desa dan kelurahan. Karena berdasarkan surat edaran Kemendagri, seluruh daerah diminta mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Evy mengakui, penolakan saat pelaksanaan sensus maupun survei sebenarnya bukan hal baru. Kondisi tersebut dinilai wajar karena tidak semua masyarakat memahami tujuan pendataan dan tidak semua orang bersifat terbuka.
“Setiap sensus atau survei memang selalu ada potensi penolakan. Itu hal yang wajar karena belum semua masyarakat memahami tujuan sensus dan tidak semua orang terbuka terhadap pendataan,” pungkasnya.



