Atasi Kekeringan dan Karhutla, BPBD Ponorogo Gandeng Lintas Sektor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menggandeng berbagai instansi dan lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla. Melalui koordinasi lintas sektor, BPBD berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan hingga Juli 2026 pihaknya telah menerima sekitar 13 hingga 14 laporan kejadian karhutla di sejumlah wilayah. Sementara itu, dampak kekeringan juga mulai dirasakan masyarakat, terutama di daerah yang setiap tahun menjadi langganan krisis air bersih. Kondisi tersebut mendorong BPBD mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, relawan, hingga lembaga sosial untuk menyatukan langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Forum koordinasi ini kami lakukan agar seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dalam penanganan bencana. Dengan begitu, mulai dari pendataan, pola penanganan, hingga operasi di lapangan bisa berjalan lebih sistematis dan kebutuhan masyarakat dapat direspons lebih cepat,” ujar Masun.

Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla yang diperkirakan masih berpotensi meningkat selama musim kemarau. Selain memperkuat koordinasi pemerintah, BPBD juga mempertemukan desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih dengan sejumlah lembaga yang memiliki program bantuan penyediaan air bersih.

Masun menjelaskan, salah satu wilayah yang mulai mendapat perhatian adalah Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, yang membutuhkan jaringan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. BPBD kini menjembatani kebutuhan tersebut dengan sejumlah lembaga yang memiliki program penyediaan jaringan air bersih.

“Salah satunya kebutuhan pipanisasi di Dusun Dungus yang kini mulai kami hubungkan dengan lembaga yang memiliki program penyediaan air bersih. Selain itu, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo juga telah menyatakan kesiapan membantu pembangunan satu sumur pompa yang nantinya diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Masun.

BPBD berharap kolaborasi lintas sektor tersebut mampu mempercepat penanganan dampak kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, sehingga masyarakat terdampak dapat memperoleh bantuan secara lebih efektif selama musim kemarau berlangsung.