Aliansi masyarakat di Ponorogo yang tergabung dalam gerakan penolakan terhadap kebijakan one way, siap menggelar aksi damai, Rabu (24/04/2024). Aliansi ini, yang melibatkan berbagai elemen mulai dari pedagang kaki lima (PKL), komunitas masjid, hingga ojek online, menekankan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk mencabut Peraturan Bupati (Perbub) terkait jalan satu arah, dan mengembalikannya seperti semula, yakni menjadi dua arah.
Koordinator Aliansi PKL, Boni, menegaskan bahwa kebijakan one way ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi. “Tujuan bupati untuk memajukan perekonomian tidak terwujud, malah sebaliknya, aktivitas perekonomian terhambat,” ujarnya.
PKL yang tergabung dalam aliansi ini menyampaikan keluhannya terhadap penurunan omset yang signifikan sejak diberlakukannya kebijakan one way di jalur-jalur utama seperti Jalan Sultan Agung, Gajah Mada, dan KH Ahmad Dahlan. “Bahkan selama masa lebaran yang seharusnya menjadi momen panen, omset malah turun drastis,” tambah Boni.
Kritik juga datang dari kalangan ojek online dan warga umum yang merasa terganggu dengan kebijakan ini. Mereka harus melakukan perjalanan yang lebih panjang dan berliku untuk mencapai tujuan mereka di wilayah kota.
Kebijakan lain terkait polisi tidur juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun keberadaannya dianggap dapat mengurangi kecepatan kendaraan, namun sebagian masyarakat menyatakan bahwa polisi tidur justru membuat jalanan menjadi lebih ramai.
Aksi damai ini direncanakan dimulai dari lampu merah Pasar Legi pada pukul 13.00 WIB dan akan bergerak ke arah timur menuju kantor Pemkab dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aliansi berharap agar aspirasi mereka didengar dan direspons secara positif oleh pemerintah daerah, demi kebaikan bersama.
About the Author
