Jelang Pilkada, tensi politik di Ponorogo mulai memanas. Puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo memenuhi halaman kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 12 September 2024.
Mereka menuntut penyelenggara pemilu tersebut bersikap netral dan fair play dalam pemilihan kepala daerah. Hendro Tanayo, koordinator Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo,
“Bawaslu diibaratkan sebagai wasit sehingga harus fair play. Jika Bawaslu Ponorogo fair play, maka demokrasi akan berjalan lebih baik,” jelasnya.
Selain di depan kantor Bawaslu di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tonatan, pihaknya juga melakukan unjuk rasa di 4 kantor kelurahan, yakni Keniten, Bangunsari, Paju, dan Kepatihan.
Pihaknya mengingatkan lurah dan perangkatnya untuk netral dalam Pilkada 2024 dengan tidak memihak calon bupati tertentu.
Pasalnya, disinyalir ada lurah atau perangkat yang tidak netral dalam Pilkada, sehingga itu melanggar aturan netralitas ASN. Menurutnya, jika ASN terbukti tidak netral, maka akan ada sanksi pidana.
Sementara itu, Bahrun Mustofa, Ketua Bawaslu Ponorogo, berjanji akan bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta akan memproses setiap laporan yang masuk.
“Sudah ada beberapa laporan yang tidak bisa diteruskan karena tidak terbukti,” terangnya.
Ke depan pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada lurah dan perangkatnya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. (yd/rl/ab)
