Netralitas badan pengawas pemilu (Bawaslu) dipertanyakan oleh Sunarto salah satu caleg DPRD Kabupaten Ponorogo dari Daerah pemilihan (dapil 6). Politisi Nasdem itu mencium aroma bentuk dukungan ke salah satu parpol yang dilakukan oknum petugas pengawas kecamatan (Panwascam) khususnya di dapil 6.
“Saya menginvestigasi di dapil 6 saja, memang warnanya macam-macam. Meskipun rekrutmen dari jalur independen, tetapi ternyata oknumnya ini berafiliasi kepada partai-partai tertentu” terangnya kepada gema surya Ahad (21/01)
Sunarto mengatakan, saat rekrutmen petugas pengawas TPS, ada indikasi meminta mereka untuk mencari calon pemilih minimal 10 orang dengan cara mengumpulkan KTP mereka, karena jika tidak ada jaminan KTP mereka takut jika saat hari pencoblosan nanti ternyata tidak memilih parpol yang dimaksud.
“Rekrutmennya sebenarnya netral, buktinya apa, ketika hari ini ada rekrutmen PTPS, petugas PTPS lewat petugas pengawas kelurahan desa salah satunya ditugaskan masing-masing petugas TPS ini untuk mencari calon pemilih minimal 10 orang, dengan cara apa, mengumpulkan KTP” katanya. tambahnya.
Lebih lanjut dirinya tidak tahu pasti apakah Bawaslu yang ada di Daerah mengetahui hal tersebut atau tidak, yang pasti harapannya segera dilakukan penelusuran dan investigasi apabila mendengar kabar tersebut sehingga jangan sampai penyelenggara pemilu bermain curang dengan tidak netral. Sunarto mengibaratkan permainan bola, jika wasitnya saja tidak jujur, jelas tidak akan menemukan hasil sesuai harapan.
“Bawaslu yang telah menggembar-gemborkan ini, (netralitas) bersihkan dulu, berikan contoh secara implementatif bahwa bawaslu benar-benar netral, tidak sebatas Normatif saja”.
Sementara itu Bahrun Mustofa Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengaku telah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait informasi tersebut, sejauh ini memang pihaknya belum mendapatkan pengaduan resmi tapi tetap ditindak lanjuti. Hasilnya kata Bahrun, tidak menemukan adanya oknum Panwascam di dapil 6 yang melakukan pelanggaran.
“Menurunkan tim ke bawah, untuk mengecek, mengecek disana itu (dapil 6) tidak ada pergerakan seperti itu” terang Bahrun Ahad (21/01)
Memang diakui, ada warga yang ramai ramai mengumpulkan KTP tapi bukan dalam rangka pemilu melainkan untuk mencari pupuk subsidi, kendati demikian pihaknya berjanji melakukan investigasi dan apabila terbukti ada petugas bawaslu curang dan tidak netral , maka sanksi nya bisa sampai pemecatan.
“Ada info laporan itu, kita ada penelusuran di identifikasi, kalau memang nantinya ada seperti itu (pelanggaran) kita konfirmasi apakah benar melakukan seperti itu, kalau iya, ya nanti kita akan melakukan penindakan sampai pemecatan” pungkasnya.
About the Author
