Ramai beredar di media sosial, surat edaran Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) di SMPN 1 Ponorogo. Salah satu yang disoroti netizen, anggaran total Rp 500 juta yang peruntukannya pembelian 1 set alat band, 34 komputer serta peremajaan mobil sekolah. Sehingga per wali murid diminta memberikan sumbangan senilai Rp 1.6 juta untuk per siswa kelas 7 atau siswa baru tahun ajaran 2023/2024.
Menanggapi hal itu, Mulyani Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Ponorogo menyatakan surat edaran itu masih berupa draft dan sifatnya tidak ada paksaan. Sumbangan tersebut bukanlah pungutan wajib, melainkan sukarela. Angka yang muncul tersebut sudah sesuai kesepakatan antara wali murid saat rapat komite sekolah yang disaksikan oleh pihak Kepolisian, perwakilan DPRD dan perwakilan Kejaksaan Negeri.
Meskipun sudah muncul angka Rp 1,6 juta, lanjut Mulyani pihaknya masih memberikan kelonggaran pada wali murid jika ingin meminta potongan pembayaran mulai dari 25 persen, 50 persen atau sama sekali tidak melakukan pembayaran jika wali murid benar benar tidak mampu. Hanya saja akan dilakukan survey terlebih dahulu jika benar benar tidak mampu. Selain itu dalam pembayaran sumbangan juga diberi tenggang waktu 1 tahun untuk melunasi.
Sementara itu Imam Mujahid kepala SMPN 1 Ponorogo mengatakan, alasan pembelian mobil baru adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa, mengingat bahwa mobil yang dimiliki oleh sekolah sudah cukup tua. Serta saat digunakan mengantar siswa sering mogok. Sehingga dibutuhkan peremajaan mobil. Selain itu kata Imam Mujahid, pembelian alat musik disebabkan oleh kondisi alat musik yang sudah tidak layak pakai. Pembelian komputer sekolah pasalnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan usia komputer sudah berusia cukup lama. Sehingga masuk dalam daftar sumbangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Imam Mujahid juga menyebut bahwa banyak wali murid yang meminta keringanan dari jumlah tersebut.
Sekedar informasi, total siswa di SMP Negeri 1 Ponorogo mencapai 960 anak, sedangkan bantuan dari pemerintah melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp 1.2 juta per anak.
