Bukan saja dana alokasi khusus (DAK) untuk proyek infrastruktur jalan yang terancam lenyap, tapi juga DAK pendidikan untuk rehabilitasi sekolah, anggaran 8,5 ,milyar rupiah dari pusat terancam tak bisa digunakan tahun ini karena beberapa kemungkinan, Karenanya komisi D DPRD Ponorogo, Senin 1 agustus 2022, memanggil dinas Pendidikan, terkait klarifikasi masalah itu, disamping beberapa masalah pendidikan lainnya.
Puryono, anggota Komisi D mengatakan, pihaknya meminta kejelasan kenapa anggaran sebesar itu tidak bisa diserap. Alasan dari Kepala dinas pendidikan, menurut Puryono, ada 2 hal yakni gagal lelang, gagal tayang, lelang rehabilitasi sekolah waktu yg ditentukan sudah berakhir 21 Juli, namun diperpanjang hingga 31 juli. Gagal tayang karena beberapa sekolah yang diajukan menerima DAK, tidak memenuhi syarat. Dijelaskan ada beberapa sekolah yang tidak memenuhi syarat memperoleh DAK, sehingga dianggap gagal tayang di unit Layanan pengadaan (ULP), sementara untuk gagal tender lelang sudah ditayangkan di ULP namun calon rekanan tidak memenuhi persyaratan atau tidak ada peminatnya.
Sementara itu Nurhadi Hanuri Kepala dinas pendidikan mengakui, terjadi gagal lelang dan gagal tayang di ULP, sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan surat melalui Sekda ke Pemerintah pusat terkait untuk perpanjangan waktu, namun ternyata perpanjangan waktu juga kurang signifikan, sehingga tidak bisa masuk proses lelang lagi, pihaknya berharap masih ada kelonggaran perpanjangan lagi pasalnya saat ini masih tahun anggaran berjalan.
Sekedar informasi, Total yang gagal lelang maupun tayang yakni ada 2 SD, 6 SMP dengan total anggaran 8,5 milyar, dengan rincian tingkat SMP anggaran 6,9 miliar dan tingkat SD yakni 1,6 miliar, pihaknya berharap masih ada perpanjangan waktu untuk melakukan lelang ulang, pasalnya memang tahun anggaran 2022 masih berjalan hingga akhir tahun, pihak dinas pendidikan pun sudah ke Pemerintah pusat untuk melakukan perpanjangan waktu.
About the Author
