LSM LaWe Tuntut Pengisian Jabatan Lowong di 9 Dinas Diambilkan Putra Daerah
Mutasi dan roling jabatan belum dilakukan, namun sudah diwarnai aksi unjuk rasa. Puluhan warga yang tergabung dalam Laskar Wengker (LaWe) mendatangi kantor Pemkab Ponorogo, jalan Alun-alun Utara, Rabu (16/6). Mereka menuntut agar pengisian jabatan eselon dua di lingkungan Pemkab Ponorogo diisi oleh para putra daerah.
Sunardi koordinator aksi mengatakan, kalau ada mutasi pihaknya menolak pegawai impor dijajaran eselon 2. Pasalnya masyarakat ada yang mampu, sehingga sangat ironis jika dicarikan dari luar Ponorogo. Disinggung apakah sudah ada indikasi, pengisian nanti akan diambilkan dari luar, Sunardi mengaku belum mengetahui. Hanya saja aksinya merupakan warning, agar Pemkab lebih berhati-hati menempatkan orang di jajaran Pemkab. Selain itu mereka juga meminta Pemkab Ponorogo mempromosikan pejabat yang memang layak dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo saat menemui pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari peserta unjuk rasa. Menurutnya prinsipnya mereka menuntut agar pengisi jabatan yang kosong tersebut adalah orang Ponorogo. Pihaknya akan mencoba patuh tapi pihaknya tetap mengedepankan kualitas dan integritas.
Dari pantauan jurnalis Radio Gema Surya, aksi unjuk rasa diiringi dengan kesenian Reyog dan jathilan. Usai dari kantor Pemkab Ponorogo, rombongan unjuk rasa melanjutkan aksinya ke depan kantor DRPD Ponorogo dengan tuntutan yang sama.
Seperti diketahui, sembilan pejabat eselon dua setingkat Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Ponorogo kosong pada tahun ini. Kesembilan tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sekretaris Dewan, Asisten 3.
Sementara yang akan pensiun pada tahun ini yakni Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten 1 pada awal Juli akan ditinggal pensiun. Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM akan kosong bulan Oktober 2021. (yd/rl)
