Rencana Pemkab Ponorogo yang akan menggelar mutasi dan rolling jabatan, mengundang perhatian khusus komisi A DPRD. Komisi yang membidangi pemerintahan ini mewanti-wanti agar dalam penempatan pejabat nanti memperhatikan prinsip The Right Man on The Right Place. Seperti disampaikan Agung Priyanto, wakil ketua Komisi A , pemerintahan Sugiri Lisdyarita harus mampu menempatkan orang sesuai keahliannya dan kapasitasnya. Jangan sampai ada like and dislike apalagi jual beli jabatan.
Pemkab harus berkaca dari kasus Probolinggo sehingga kejujuran dan transparansi sangat dibutuhkan. Politisi PDI -P ini menambahkan jika penempatan pejabat seusai keahliannya sangat penting apalagi banyak pekerjaan berat yang ditanggung pemerintah akibat dampak pandemi. Jika penempatannya asal-asalan, yang menjadi korban masyarakat Ponorogo. Pihaknya mendukung adanya assesment pejabat dan lelang jabatan terbuka, untuk bisa menempatkan pejabat sesuai kapasitas kemampuannya.
Asal tahu saja, Pemkab Ponorogo ancang-ancang akan menggerakkan gerbong mutasi, meski hingga kini kapan pelaksanaannya belum jelas. Tapi, assesment pejabat sudah mulai dilakukan pada pertengahan Agustus kemarin. Pemerintahan Sugiri, sesuai aturan sudah bisa melakukan mutasi dan roling jabatan, sejak 26 Agustus 2021 lalu. Apalagi banyak jabatan kepala eselon 2 yang lowong karena ditinggal pejabat lama pensiun.
