Memasuki usia ke-529, Kabupaten Ponorogo masih dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah (PR) pembangunan yang harus segera diselesaikan. Pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita diharapkan dapat menuntaskan sejumlah agenda prioritas pembangunan di tahun 2025, salah satunya adalah peningkatan kualitas pekerja migran.
Sulton, pengamat sosial politik Ponorogo, menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo yang selama ini telah berkontribusi besar dalam roda perekonomian daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa menutup mata. Pekerja migran ini sangat potensial dalam mendorong perekonomian. Sudah saatnya mereka tidak hanya diarahkan menjadi PRT saja, tapi juga ke sektor-sektor lain yang lebih strategis,” ujar Sulton.
Ia pun menggagas adanya skema pembiayaan yang lebih berpihak kepada calon pekerja migran, terutama dalam bentuk pinjaman lunak.
“Selama ini banyak yang ingin berangkat kerja ke luar negeri tapi terbentur biaya yang besar. Minimal mereka harus siapkan 30 sampai 40 juta rupiah. Saya punya wacana, bagaimana jika daerah menyediakan pinjaman lunak yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sulton menambahkan, cicilan pinjaman tersebut bisa dibayar setelah mereka bekerja agar tidak memberatkan. “Setelah mereka kembali ke tanah air, gaji mereka juga sebaiknya diarahkan untuk modal usaha, bukan sekadar konsumtif,” tambahnya.
Selain soal buruh migran, Sulton juga menyoroti beberapa poin lain yang masuk dalam prioritas pembangunan daerah Ponorogo. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan ruang terbuka hijau, percepatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan profesionalitas birokrasi.
“Kelima prioritas ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Jangan sampai hanya menjadi wacana tanpa realisasi yang nyata,” tegas Sulton.
Dengan bertambahnya usia Ponorogo, masyarakat berharap agar seluruh elemen pemerintahan semakin serius dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
