BPDP Ponorogo Terjunkan Petugas Monitoring (Foto: Agung)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo mulai meningkatkan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Langkah tersebut dilakukan menyusul datangnya puncak musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo, mengatakan petugas kini diterjunkan secara berkala untuk memantau debit sumber air di daerah-daerah rawan kekeringan. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi bantuan air bersih dapat segera dilakukan apabila pasokan air warga mulai berkurang.
“Kami mulai meningkatkan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Petugas kami terjunkan secara berkala untuk memonitor debit sumber air sehingga apabila pasokan air mulai berkurang, penanganan maupun distribusi bantuan air bersih bisa segera dilakukan,” ujar Agung Prasetyo.
Berdasarkan data BPBD Ponorogo, sedikitnya terdapat lima kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan, di antaranya Kecamatan Pulung, Slahung, dan Bungkal. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi sumber air di wilayah tersebut tetap terkendali selama musim kemarau.
“Beberapa wilayah memang masih masuk kategori rawan kekeringan, seperti Kecamatan Pulung, Slahung, dan Bungkal. Karena itu kami terus melakukan pemantauan agar kondisi di lapangan bisa diketahui lebih awal,” katanya.
Meski demikian, Agung optimistis dampak musim kemarau tahun ini tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sejumlah desa yang dahulu menjadi langganan kekeringan kini telah memiliki sumur dalam sebagai sumber air alternatif.
“Alhamdulillah, dampak kemarau tahun ini kami perkirakan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Beberapa desa yang dulu rutin mengajukan permohonan dropping air bersih kini sudah memiliki sumur dalam sehingga kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri,” jelasnya.
Ia mencontohkan Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung serta Desa Duri dan Desa Wates di Kecamatan Slahung yang sejak tahun lalu tidak lagi mengajukan permohonan bantuan air bersih karena pasokan air dari sumur dalam dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Contohnya Desa Karangpatihan di Pulung, kemudian Desa Duri dan Desa Wates di Slahung. Sejak tahun lalu desa-desa tersebut sudah tidak lagi mengajukan permohonan dropping air bersih karena kebutuhan masyarakat telah tercukupi dari sumur dalam yang dibangun,” pungkas Agung.
About the Author
