
Solekha Wijayanti, Anggota Komisi D DPRD Ponorogo, ketika ditemui Gema Surya untuk update perkembangan Sekolah Rakyat. (Gema Surya/Yudi)
Komisi D DPRD Ponorogo mendorong persiapan Sekolah Rakyat atau SR rintisan di Gedung IKM segera dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah percepatan rehabilitasi gedung sentra industri kecil menengah atau IKM di Tambakbayan.
Solekha Wijayanti, Anggota Komisi D DPRD Ponorogo, mengungkapkan pentingnya komunikasi intens antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan kementerian terkait.
Pasalnya, rehabilitasi gedung tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Solekha mengatakan bahwa percepatan rehabilitasi gedung sangat krusial, mengingat waktu yang semakin mepet.
Apalagi, Ponorogo telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat pada gelombang pertama. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang telah ada dan proses rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga proses pembelajaran dengan konsep asrama akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026, yaitu pertengahan Juli mendatang.
Solekha meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos-PPPA, serta Dinas Pendidikan atau Dindik, untuk lebih transparan mengenai kesiapan Sekolah Rakyat di Ponorogo.
Tidak hanya soal kesiapan siswa baru, tetapi juga terkait gedung sekolah dan asrama, termasuk sarana dan prasarana penunjang. DPRD pada prinsipnya mengapresiasi kecepatan tanggap Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap program Sekolah Rakyat ini, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan dan persoalan pendidikan.
Namun, Solekha menegaskan bahwa persiapannya harus benar-benar matang dan dikelola secara profesional. Apalagi, karena berasrama, harus ada pengawalan khusus, terutama siswa kelas 1 SD yang membutuhkan perlakuan berbeda dengan anak SMP dan SMA. (yd/rl/ab)



