Anik Setyarini, Plt. Sekretaris Dinkes Ponorogo dalam sebauh acara sosialisasi. (Dok. Gema Surya)
Masih banyak lembaga pendidikan yang belum melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo, dari 1.038 sekolah baik SD, SMP, SMA, atau sederajat, milik pemerintah, swasta, maupun di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag)—baru 86 persen yang menerapkannya.
“Baru 897 lembaga sekolah di sini (Ponorogo) yang menerapkan Perda No. 4/2024 tentang KTR,” kata Anik Setyarini, Plt. Sekretaris Dinkes Ponorogo ketika ditemui Senin (17/2/25).
Padahal, perda tersebut telah disahkan oleh DPRD dan Pemkab Ponorogo pada Juli tahun lalu.
Karenanya, dirinya terus mendorong agar seluruh fasilitas pendidikan di Ponorogo dapat 100 persen menerapkan perda tersebut.
“Dalam aturan kan sudah disebutkan bahwa kantin sekolah tidak diperkenankan menjual rokok, termasuk tidak boleh ada iklan rokok di dalam lingkungan sekolah,” jelasnya.
Tantangan terbesar bagi sekolah adalah ketika ada tamu yang datang dan merokok di area sekolah, meskipun sudah terdapat papan peringatan larangan merokok.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa selain di sekolah, Perda KTR juga wajib diterapkan di tujuh kawasan, salah satunya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Meski begitu, ia mengklaim bahwa seluruh fasyankes di Ponorogo telah menerapkannya. (yd/rl/ab)
