TNI, Polri, hingga ASN diwanti-wanti menjunjung netralitas selama Pilkada Ponorogo 2024. Mereka dilarang terjun langsung dalam politik praktis.
Hal tersebut disampaikan Bawaslu Ponorogo dalam acara sosialisasi pengawasan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri di Hotel Gajah Mada Ponorogo, Kamis (31/10/24).
Bahrun Mustofa Ketua Bawaslu Ponorogo mengungkapkan, pelanggaran netralitas abdi negara dalam Pilkada misalnya berfoto dengan cabup dan cawabup serta mengunggah di dunia maya, berpose dukungan seperti menunjukkan tanda jari maupun kegiatan lainnya.
Sejauh ini pihaknya belum menemukan pelanggaran soal netralitas ASN, TNI, Polri. Kalaupun ada laporan yang masuk ke Bawaslu, tidak dapat ditindaklanjuti karena dinilai tidak cukup bukti.
Sementara itu Pjs Bupati Ponorogo Joko Irianto mengatakan di era yang bebas ini abdi negara diminta hati-hati dan bijak, salah satunya bermedia sosial. Menurutnya beban moral dirasakan oleh ASN dalam pilkada karena kedua cabup sama-sama pernah menjadi bupati.
Sehingga ASN memiliki unsur kedekatan terhadap masing-masing paslon. Kendati demikian, Joko menegaskan bahwa abdi negara menyimpan dukungan masing-masing dalam hati dan hanya digunakan saat berada di bilik suara.
Karena memang sudah diatur ASN harus netral dan harus bertindak netral. Kalau melanggar, sanksi siap menjatuhkan, mulai teguran sampai pemecatan.
