Pemkab Ponorogo setidaknya menanggung sekitar 63.942 orang untuk program BPJS Kesehatan lewat Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Supriyadi Kepala Dinas Sosial P3A menjelaskan jumlah penerima tersebar dan kemungkinan masih bisa bertambah lagi.
Pasalnya hari ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi pada peserta baru maupun penerima yang sudah meninggal dunia sehingga perlu dinonaktifkan. Masih kata Supriyadi, mereka yang ditanggung oleh Pemkab Ponorogo untuk BPJS kesehatan maka akan diikutkan kategori kelas 3.
Warga kurang mampu yang masuk kategori PBID tidak harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya ada juga penerima manfaat kesehatan dari BPJS kesehatan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD provinsi.
Pihaknya berharap dengan ditanggungnya biaya kesehatan oleh pemerintah bisa menjadikan Ponorogo menyandang predikat kabupaten atau kota sebagai Universal Health Coverage (UHC) yang minimal 98 persen berdasarkan jumlah penduduk.
Sekedar informasi berdasarkan data di BPJS kesehatan Ponorogo penduduk Ponorogo yang terdaftar dalam peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 76 persen atau 742.861 orang dari total penduduk Ponorogo yakni 977.000 orang.
About the Author
