Keluhan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam Taman Kota Klono Sewandono terkait sepinya pembeli pasca tarif parkir naik Rp 3.000 didengar kalangan wakil rakyat.
Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo, berjanji akan membahas permasalahan tersebut melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama eksekutif.
“Dalam hal ini, bupati harus bijaksana, tidak hanya menuntut kenaikan PAD saja, melainkan juga harus mempertimbangkan nasib masyarakat kecil,” ujarnya.
Dewan mengakui selalu meminta daerah untuk mengoptimalkan pendapatan, salah satunya dengan peningkatan retribusi parkir mengingat banyaknya jumlah kendaraan di Ponorogo. “Hanya saja, dalam penerapannya harus mempertimbangkan aspek sosial masyarakat,” tambahnya.
Dijelaskan bahwa tarif parkir Rp 3.000 di Taman Kota maupun halaman GOR besarannya diatur oleh perbub (peraturan bupati).
“Perbup bukanlah kitab suci yang tidak boleh direvisi, sehingga bupati bisa melakukan perubahan sewaktu-waktu,” jelasnya.
Bahkan jika tarif parkir di Taman Kota dirasa membebani, pihaknya setuju dibebaskan saja sembari usaha pedagang kaki lima pulih kembali pasca relokasi dari barat stadion.
Seperti informasi sebelumnya, sejak tarif parkir motor di Taman Kota Klono Sewandono dan Gelanggang Olahraga (GOR) di Jalan Pramuka naik menjadi Rp3.000, usaha para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di dalam sepi. Bahkan, banyak warung PKL yang memilih tutup. (rl/ab)
