Puluhan sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga puluhan sekolah tersebut terpaksa diisi oleh pelaksanaan tugas (Plt).
Menurut data per akhir tahun 2023, sedikitnya ada 45 SD yang tanpa kepala sekolah definitif. Hal ini diakui oleh Nurhadi Hanuri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
Nurhadi mengungkapkan bahwa mayoritas kepala sekolah definitif sebelumnya telah memasuki masa pensiun atau purna tugas. “Perekrutan kepala sekolah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi agar bisa diangkat menjadi kepala sekolah,” jelas Nurhadi.
Salah satu tantangan dalam perekrutan kepala sekolah adalah proses yang harus melalui aplikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, calon kepala sekolah juga harus memiliki sertifikat guru penggerak. “Untuk mengajukan diri menjadi kepala sekolah, harus melalui aplikasi di Kemendikbud dan memiliki sertifikat guru penggerak,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai jumlah sekolah yang paling banyak membutuhkan kepala sekolah definitif, Nurhadi menyebut mayoritas kekosongan terjadi di wilayah pinggiran. “Memang ada stigma bahwa jabatan kepala sekolah di daerah pinggiran memiliki beban tersendiri,” ungkapnya. Hal ini menjadi beban tersendiri dalam mencari calon kepala sekolah yang mau ditempatkan di daerah tersebut.
About the Author
