Desakan agar kebijakan one way di sejumlah ruas jalan perkotaan dievaluasi lagi terus mengalir.
Kali ini datang dari Ahmad Munir, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo, yang meminta bupati mendengar apa yang menjadi keluhan warga terkait jalan searah. Pihaknya tidak mendesak agar one way dibatalkan, namun harus ada evaluasi lagi.
“Kita tidak sedang menantang, menolak (kebijakan pemerintah), kita menghargai pemerintah karena punya keinginan yang baik, untuk menjadikan Ponorogo lebih bergeliat, tapi harus diikuti dengan kenyamanan,” terangnya.
Ada beberapa poin yang menurutnya perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, di antaranya adalah kajian akademis dan melibatkan semua elemen masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. Perlu adanya penambahan fasilitas dan rambu lalu lintas di titik-titik rawan serta petugas.
“Mestinya harus dilakukan secara bertahap, disamping juga melakukan kajian kebijakan,” imbuhnya.
Dijelaskan bahwa kajian akademis sangat diperlukan untuk mengetahui apakah Ponorogo layak menerapkan one way, dan apakah masyarakat sudah siap secara SDM dengan pemberlakuan one way.
Jika tetap diberlakukan, semestinya one way diterapkan secara bertahap, pada jam-jam tertentu atau pada hari-hari tertentu saja, bersifat kondisional. Sejauh ini memang belum ada surat resmi dari lembaga PDM yang menyurati bupati, namun melalui media massa, pihaknya menyuarakan keluhan warga agar didengar oleh Pemkab. (rl/ab)
About the Author
