Gerbong Mutasi Pemkab Digerakan, Bupati Pastikan Sebagai Bentuk Penyegaran Organisasi
Gerbong mutasi pejabat Pemkab Ponorogo akhirnya benar-benar digerakkan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Rabu 24 November malam, setidaknya ada 357 pejabat yang digeser jabatan dan dimutasi. 357 pejabat itu terdiri dari 18 pejabat eselon II, dan 102 eselon III, serta 237 eselon IV, dari data yang diperoleh 18 pejabat setingkat Kepala dinas yang dimutasi Bupati Giri yakni Imam Bashori yang sebelumnya Kalak BPBD dimutasi menjadi Inspektur pada Inspektorat. Lilik Slamet Raharjo sebelumnya Staf Ahli Bidang Keuangan dan Perekonomian dimutasi menjadi Kepala Satpol-PP, Sapto Djatmiko sebelumya Kepala DLH dimutasi menjadi Asisten III, Jamus Kunto sebelumnya Kepala DPU-PKP dimutasi menjadi Kalak BPBD.
Sementara itu Henry Indra sebelumnya Asisten II dimutasi menjadi DPU-PKP, Endang Retno Wulandari Kepala Dinas Pendidikan dimutasi menjadi Kepala Dishub. Najib Susilo Kepala Diskominfo dimutasi menjadi Kepala DPMD, Bambang Nurcahyo Cahyo sebelumnya Staf Ahli Bidang Administrasi Umum dimutasi menjadi asisten I, Supriyadi sebelumnya Kepala Dinsos P3A dimutasi menjadi Staf Ahli, Sumarno sebelumnya Kepala BAPPEDA litbang dimutasi menjadi Asisten II, Winarko Arief sebelumnya Kepala BKPSDM dimutasi menjadi Kepala BPPKAD, Agus Sugiharto sebelumya Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan olahraga dimutasi menjadi Kepala BAPPEDA litbang, Bambang Suhendro sebelumnya Staf Ahli dimutasi menjadi Kepala Diskominfo. Supriyanto sebelumnya Kepala DMPD dimutasi menjadi Kepala DisnakerDisnaker, Suko Kartono sebelumnya Kepala Satpol-PP dimutasi menjadi Kepala Bakesbangpolinmas, Andi Susetyo sebelumnya Kepala Dinas pertanian dimutasi menjadi Kepala BKPSDM.
Selanjutnya Hadi Prayitno sebelumnya Inspektur pada Inspektorat dimutasi menjadi staf ahli, serta Bedianto sebelumnya Kepala Disnaker dimutasi menjadi Kepala Disperdagkum. Sugiri Sancoko Bupati ponorogo mengatakan, mutasi ini merupakan bentuk penyegaran di internal Pemkab Ponorogo, pihaknya meminta pejabat yang dimutasi untuk menghilangkan stigma OPD basah dan OPD kering, karena saat ini Pemkab dituntut bergerak cepat di tengah banyak PR yang harus diselesaikan kedepan.
