Dinsos P3A Targetkan Tahun 2021, Ponorogo Menjadi KLA
Dinas Sosial, Perlindunga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos – P3A) Ponorogo terus berjuang agar Ponorogo bisa menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun 2021 ini. Karenanya, untuk mewujudkan impian itu, ada lima klaster hak anak yang diperhatikan. Misalnya, dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.
Supriyadi, Kepala Dinsos P3A menjelaskan, pihaknya sudah melakukan self assesment dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.
Di tahun 2019, pihaknya sudah melakukan self assesment dari instrumen kementerian dan memeroleh hasil di angka 687. Artinya, Ponorogo berada pada tingkatan madya. Masih kata Supriyadi, di tahun 2021 pihaknya yakin bahwa hasil assesment tembus di angka 700 – 800. Sehingga, bisa meraih penghargaan KLA tingkat Nindya.
Selain itu, beberapa kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga menginisiasi KLA. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) juga mendeklarasikan layak anak melakukan kegiatan evaluasi ada pesantren ramah anak, sekolah juga mensupport lembaga bantuan hukum yang siap membantu. Pihaknya memfokuskan dengan klaster hak sipil terutama pemenuhan adminduk.Fokus tersebut yakni mulai dari anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran serta Kartu Keluarga (KK). Dinsos P3A, pihaknya juga mengirimkan poin-poin tentang kesehatan.
Sementara, Andriyanto, Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, penghargaan layak anak sejatinya bukan juara lomba. Akan tetapi, bentuk apresiasi atau penghargaan dari daerah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap perlindungan anak.
Andriyanto menjelaskan, dari 38 kota atau kabupaten yang belum memperoleh KLA ada 3 (tiga) yakni Sampang, Bangkalan dan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo, lanjutnya, bukan karena nilai dari klaster rendah, tapi tahun 2018 kesalahan administrasi.
