Program vaksinasi Covid-19 masuk dalam pembahasan Pansus R-APBD. Pasalnya meski vaksinasi tersebut program pemerintah pusat, namun untuk pelaksanaannya diserahkan ke Daerah sehingga membutuhkan anggaran. Soejarno Plt Bupati Ponorogo mengatakan soal anggaran, kini masih dalam bahasan utama antara pihaknya dan legislatif. Dalam forum pembahasan R-APBD 2021, rencana vaksinasi Covid-19 ini dikupas secara mendalam. Soedjarno masih enggan menyebut data usulan calon penerima vaksin Covid-19 di Bumi Reyog. Soejarno mengungkapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) belum rampung melakukan pendataan. Dinkes telah diminta menyeleksi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dirasa perlu.
Sementara itu, Eko Priyo Utomo ketua Pansus R-APBD 2021 DPRD Ponorogo mengakui saat ini anggaran vaksinasi corona masih dalam pembahasan. Nantinya pembahasan akan dilakukan pada tanggal 23 – 24 November dan pihaknya akan memanggil Semua SKPD. Meski vaksinasi merupakan Program Nasional, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan vaksinasi corona begitu saja. Butuh kajian mendalam berbagai sisi untuk melakukan vaksinasi. Namun begitu sebenarnya Daerah hanya tinggal melaksanakan saja. Pihaknya saat ini meminta protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat oleh masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Covid 19, dengan begitu maka ekonomi akan tetap jalan terus.
Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Hal itu menjadi dasar hukum bagi daerah dalam mengambil kebijakan.
