Ketua DPRD Ponorogo Ingatkan SPPG Harus Serap Produk Lokal

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan Pekerja Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jumat, 3 Juli 2026. Mereka menuntut agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski saat ini dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

Aksi tersebut langsung mendapat respons dari pimpinan DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, didampingi Wakil Ketua Pamuji dan Anik Suharto, turun langsung menemui para demonstran untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah karena mampu menyerap hasil pertanian dan peternakan lokal dengan harga yang lebih baik.

“Program Makan Bergizi Gratis terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian Ponorogo. Hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa terserap dengan harga yang lebih baik sehingga roda ekonomi daerah ikut bergerak,” ujar Dwi Agus Prayitno.

Menurutnya, ke depan pelaksanaan Program MBG harus benar-benar melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan produk lokal sekaligus menyerap tenaga kerja asal Ponorogo.

“Ke depan kami berharap seluruh dapur SPPG benar-benar memanfaatkan bahan pangan lokal dan menyerap tenaga kerja dari Ponorogo. Dengan begitu manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Menanggapi tuntutan agar Program MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah, Dwi Agus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Ponorogo berkomitmen untuk meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

“Keputusan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun kami berkomitmen menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat Ponorogo melalui jalur kelembagaan maupun melalui partai politik agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.