Silpa Tahun 2025, Rp 96 Milyar Meningkat 9 Milyar di Banding Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 mencapai Rp96 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp9 miliar dibandingkan Silpa tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp87 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengatakan tingginya Silpa disebabkan masih adanya sejumlah anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun. Beberapa proyek harus dievaluasi ulang sehingga pelaksanaannya tertunda dan anggarannya menjadi Silpa.

“Silpa tahun 2025 memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali di akhir tahun sehingga anggarannya belum bisa direalisasikan dan akhirnya menjadi Silpa,” ujar Lisdyarita.

Menurutnya, pemerintah daerah akan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi agar proses pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

“Kami akan melakukan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan lebih baik sehingga penyerapan anggaran bisa semakin maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menilai kenaikan Silpa masih berada dalam batas yang wajar. Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta adanya sejumlah proyek infrastruktur yang belum dapat dilaksanakan hingga akhir tahun.

“Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa kami laksanakan tahun lalu karena satu dan lain hal. Selain itu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga ikut memengaruhi besarnya Silpa,” jelas Agus Sugiarto.

Ia mengungkapkan besarnya Silpa sejalan dengan tingkat serapan belanja daerah yang mencapai sekitar 90 persen dari total APBD sebesar Rp2,4 triliun. Pemerintah Kabupaten Ponorogo pun menargetkan serapan anggaran tahun 2026 dapat meningkat hingga di atas 95 persen.

“Tahun ini kami akan mempercepat pelaksanaan program, termasuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek daerah lainnya. Harapannya, serapan APBD 2026 bisa mencapai lebih dari 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.