Jamus Kunto Purnomo Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo. (Foto/yudi)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 15 miliar lebih untuk penanganan kerusakan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Bumi Reyog.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki delapan fasilitas umum yang rusak parah. Rinciannya meliputi tiga jembatan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, satu jembatan di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, jembatan di Desa Bancar dan Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, serta talut amblas di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, mengungkapkan seluruh kerusakan tersebut merupakan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 15 miliar lebih untuk perbaikan total delapan fasilitas umum yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi,” ujar Jamus.
Menurutnya, perhitungan tersebut digunakan untuk perbaikan secara menyeluruh. Namun, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menentukan skala prioritas.
“Tidak semua titik bisa langsung kami tangani secara permanen dalam waktu bersamaan. Kami harus melihat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, di mana tiga jembatan rusak berada dalam satu kawasan. Kerusakan itu nyaris mengisolasi sekitar 500 warga di dua dusun, yakni Dusun Mijil dan Dusun Mingging.
“Dari tiga jembatan di Grogol, rencananya yang kami prioritaskan adalah jembatan di Dusun Mingging karena selain menjadi akses kabupaten, jalur tersebut paling efektif dan manfaatnya paling besar bagi warga,” terangnya.
Jamus menambahkan, dua jembatan lainnya berada dalam satu jalur yang sama.
“Kalau hanya satu yang diperbaiki tanpa penanganan menyeluruh, fungsi akses tetap tidak akan optimal,” katanya.
Terkait skema perbaikan, DPUPKP saat ini masih menyusun teknis pekerjaan. Opsi yang dipertimbangkan mulai dari perbaikan permanen hingga penanganan darurat menggunakan konstruksi baja yang memungkinkan dilintasi kendaraan roda empat.
“Kami masih mengkaji, apalagi dengan keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kabupaten. Sebagian titik juga akan kami usulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapat dukungan,” tutup Jamus.
About the Author
