
Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mati suri menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data, dari 280 BUMDes yang ada saat ini, hanya sekitar 30 persen yang dikategorikan maju dan berkembang. Sisanya stagnan, pasif, bahkan ada yang “hidup segan mati tak mau”.
Hal tersebut diakui Sopan Nugroho, Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Dinas PMD Ponorogo. Ia menyebut pihaknya tengah berupaya menghidupkan kembali geliat BUMDes agar dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan desa.
“Sayangnya, masih banyak pengelola BUMDes yang berpikir tidak bisa maju karena tidak memiliki modal besar. Mereka hanya mau bergerak jika ada suntikan dana,” ungkap Sopan.
Padahal, menurutnya, dengan kemauan yang kuat dan ide kreatif, BUMDes diyakini tetap bisa maju dan berkembang meski dengan modal terbatas.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah bekerja sama dengan toko elektronik di wilayah Madiun Raya. Melalui kerja sama ini, masyarakat bisa membeli kebutuhan elektronik seperti ponsel, televisi, hingga motor listrik melalui BUMDes dengan harga yang sama namun lebih mudah diakses di desa masing-masing.
Terkait potensi benturan usaha antara BUMDes dan koperasi Merah Putih, Sopan memastikan hal itu tidak akan terjadi. “Pemilihan jenis usahanya sudah diklasifikasikan, jadi tidak akan tumpang tindih,” tegasnya.



