Setali tiga uang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, mobil operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo juga akan ditarik oleh Bawaslu Jawa Timur. Penarikan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Bawaslu Ponorogo, Bahrun Mustofa, mengungkapkan bahwa penarikan mobil operasional tersebut akan dilakukan pada 19 Februari 2025.
“Sebenarnya, mobil operasional ini masa sewanya sampai Desember 2025. Namun, karena ada perintah efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, maka kendaraan ini terdampak dan harus ditarik,” jelas Bahrun, Sabtu (15/2).
Setidaknya ada tujuh mobil operasional yang akan ditarik oleh Bawaslu Jawa Timur. Menurut Bahrun, kendaraan tersebut terdiri dari lima unit untuk para komisioner, satu unit untuk operasional sekretariat, dan satu unit lainnya untuk operasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Beruntung, kata Bahrun, penarikan ini dilakukan setelah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai, sehingga tidak mengganggu kinerja pengawasan pemilu.
Selain penarikan mobil operasional, efisiensi anggaran juga berdampak pada beberapa kegiatan lain.
“Bimbingan teknis (bimtek) yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini diarahkan untuk dilakukan secara daring melalui Zoom,” tambahnya.
Untuk sementara waktu, operasional Bawaslu Ponorogo akan menggunakan kendaraan pribadi. Namun, pihaknya berencana mengajukan permohonan kendaraan pinjaman pakai kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Ke depan, kami akan mengajukan kendaraan pinjaman pakai ke Pemkab Ponorogo agar kegiatan operasional tetap berjalan lancar,” pungkasnya.
