Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Desa Sampung dan para penambang gamping pada Kamis, 13 Februari 2025. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas keluhan warga terkait aktivitas tambang yang berpotensi merusak jalan paving yang baru dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019, kawasan Gunung Gamping seluas 9 hektare telah ditetapkan sebagai area bebas tambang untuk pembangunan Monumen Reog Museum Peradaban (MRMP). Namun, hingga kini masih ada dua aktivitas pertambangan di kawasan tersebut yang menimbulkan keluhan warga.
Alasannya, para penambang tetap ingin bekerja karena ketika dipindahkan ke lokasi lain, medan area baru terlalu keras jika dikerjakan secara manual sehingga mereka pun meminta solusi. Karenanya, dalam RDP tersebut, pihaknya memberikan solusi dengan mengizinkan penambang menuntaskan sisa material sebelum aktivitas tambang ditutup total.
Setelah itu, penertiban akan diserahkan kepada pihak berwenang jika masih ditemukan tambang ilegal. Warga dan penambang sepakat untuk menghentikan aktivitas tambang sesuai tenggat waktu yang ditetapkan serta menjaga kondisi jalan yang telah diperbaiki.
Dijelaskan dalam RDP itu, selain undur Pimpinan dan Komisi C DPRD, juga diundang Kepala DPUPKP, Kepala Desa Sampung, dan Camat Sampung.
