Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk setiap desa pada tahun 2025 mengalami peningkatan, meski jumlah kenaikannya dinilai masih kecil. Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Eko Mulyadi, menyebutkan bahwa kenaikan tersebut berkisar antara Rp10 juta hingga Rp50 juta per desa, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
“Memang ada kenaikan Dana Desa tahun ini, tapi jumlahnya kecil. Desa kami, misalnya, hanya naik Rp10 juta dibandingkan tahun lalu. Dengan luas desa dan jumlah penduduk yang ada, angka ini tentu masih belum cukup,” ungkap Eko saat ditemui pada Jumat (11/1).
Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 2 Tahun 2024 telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penanganan stunting, mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan teknologi informasi di desa, penggalian potensi unggulan desa, dan program padat karya tunai.
“Besaran dan persentase alokasi untuk setiap program sudah diatur oleh pemerintah pusat, sehingga ruang gerak kami terbatas. Prioritas memang ditujukan untuk BLT dan program strategis lainnya,” tambah Eko.
Sementara itu, alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan juga mengalami kenaikan. Tahun ini, anggaran yang disalurkan mencapai Rp261,6 miliar, meningkat Rp3,8 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp257,8 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 281 desa di Kabupaten Ponorogo.
Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, meskipun banyak pihak berharap alokasi dana ke desa-desa dapat ditingkatkan lebih signifikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Masyarakat berharap, selain fokus pada program prioritas, pemerintah desa juga mampu mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
