Salah satu pejabat eselon 2 Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang terancam di-nonjob diduga kuat melanggar netralitas dan integritas ASN. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo, Herry Sutrisno, mengungkapkan hal tersebut sesuai hasil investigasi tim investigasi dan laporan. Surat Keputusan (SK) Bupati terkait status nonjob sudah diterbitkan sejak 14 Februari lalu.
Hal tersebut sesuai dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, yakni Pasal 5 huruf N yang menyebutkan ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang merugikan dan/atau salah satu pasangan calon (paslon). Seluruh proses sebelum SK nonjob dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mulai teguran lisan, tertulis, hingga pemanggilan dan pemeriksaan. Bahkan, tim juga yang bersangkutan masih diberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan banding terhadap keputusan tersebut.
Herry menegaskan, jika nantinya ada keputusan Bupati terkait penjatuhan hukuman disiplin, maka yang bersangkutan dibebastugaskan sebagai kepala dinas dan nantinya menjadi staf selama 12 bulan. Setelah 12 bulan, akan ada evaluasi lagi dan bisa jadi dipulihkan kembali sesuai prosedur dan aturan yang ada.
