Puluhan warga Ponorogo dari berbagai unsur elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD di Jalan Alun-alun Timur pada Senin(12/8) siang.
Mereka menolak rencana Pemkab yang akan berhutang Rp100 miliar kepada pihak ketiga untuk proyek lampu penerangan jalan umum (PJU).
Hendro Tanoyo, koordinator aksi, dalam orasinya mengingatkan para wakil rakyat untuk tegas menolak rencana tersebut. Menurutnya, Pemkab harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan agar dapat menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Dijelaskan bahwa rencana pembangunan proyek penerangan jalan tersebut menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga senilai Rp100 miliar dengan masa tenggang selama 10 tahun, yang dianggap membebani APBD.
Apalagi, usulan rencana pembangunan proyek penerangan jalan sudah masuk dalam draf pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
Sementara itu, Miseri Effendi, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, seusai audiensi dengan peserta aksi, mengaku siap menolak rencana utang kepada pihak ketiga tersebut. Pengadaan lampu penerangan jalan umum akan dilakukan lewat mekanisme lain.
Dalam KUA PPAS RAPBD Tahun 2025, mekanisme yang digunakan adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan peruntukan penerangan jalan.
Untuk mendapatkan anggaran dari mekanisme KPBU, dibutuhkan persetujuan dari tiga kementerian, di antaranya dari Kementerian Keuangan yang akan mengkaji kembali kemampuan daerah.
Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu hasil kajian dari kementerian terkait mekanisme KPBU tersebut. Jika memang disetujui, dana tersebut kemungkinan akan cair pada tahun 2025 atau 2026 karena prosesnya panjang. (yd/rl/ab)
