Adanya ratusan anak usia dini yang mencari dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena diduga hamil duluan, membuat legislatif prihatin atas kasus tersebut.
Sunarto, Ketua DPRD mengaku prihatin dengan ratusan kasus dispensasi nikah itu. Dimana kondisi demikian merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, legislatif dan masyarakat sendiri.
Sebenarnya, pihak legislatif sudah mengajukan raperda inisiatif tentang pencegahan pernikahan anak usia dini. Namun ditolak oleh Provinsi Jawa Timur.
Pasalnya, raperda tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Masih kata Sunarto, ini merupakan Pekerjaan Rumah atau PR legislatif dan eksekutif serta masyarakat untuk menekan pernikahan anak usia dini.
Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan Peraturan Bupati jika itu bisa.
Dimana, menurutnya banyak faktor pernikahan usia dini yakni masalah internal keluarga. Serta adanya pengaruh globalisasi teknologi yang tidak bisa dihindari.
Namun begitu, masih kata Sunarto, pengawasan orang tua cukup penting dan pemahaman pendidikan agama harus dikuatkan untuk meminimalisir pernikahan anak usia dini.
